Kemenag dan GP Ansor Kab Blitar Menolak Keberadaan ISIS

BLITAR, Hapra Indonesia.co - Munculnya gerakan radikal ISIS ( Islamic State Of Iraq and Syria) di sejumlah daerah juga di antisipasi oleh Kemenag Kabupaten Blitar.

Dimana belum lama ini Kemenag melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan struktur di bawah Kemenag seperti KUA maupun penyuluh agama Islam sebanyak 218 orang yang tersebar di 22 kecamatan. Koordinasi juga dilakukan bersama ormas Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan LDII, di mana semua ormas tersebut sepakat menolak ajaran ISIS.

Dan melindungi umat Islam dari pengaruh gerakan itu, melalui forum majelis taklim. Keterangan ini diungkapkan Humas Kemenag Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi. Menurutnya di Kabupaten Blitar sendiri, sampai saat ini belum mendapatkan informasi adanya dugaan keterlibatan dan penyebaran ISIS. Meskipun potensi adanya pihak-pihak yang sepaham dengan gerakan tersebut ada.

Sehingga langkah antisipasi terus dilakukan, Salah satu langkah dalam pencegahan ISIS ini, diantaranya pendekatan dengan lintas masyarakat dan lintas agama. Sementara Kementrian Agama Kabupaten Blitar, secara tegas menolak keberadaan ISIS dan menghimbau masyarakat mencegah sejak dini kemungkinan adanya penyebaran ISIS di wilayah Kabupaten Blitar.

Terpisah, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Blitar sebagai benteng para ulama siap untuk membubarkan keberadaan kelompok (ISIS). Ansor menyatakan dengan tegas menolak keberadaan kelompok ISIS atau gerakan yang serupa. Pernyataan itu seperti yang disampaikan Ketua GP Ansor Kabupaten Blitar, Imron Rosadi, usai memimpin apel Banser.

Lebihlanjut Imron Rosadi mengatakan bahwa GP Ansor secara tegas menolak paham dan ideology yang bersifat radikal termasuk ISIS yang berkembang di Indonesia. Apalagi sampai kelompok ISIS ini berkembang di Kabupaten Blitar. Imron Rosadi mengatakan bahwa Ansor akan menjadi garda terdepan jika kelompok ISIS atau kelompok lain, yang berusaha mengubah ideologi NKRI, Karena NKRI sudah menjadi harga mati yang wajib dibela.

Untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti element masyarakat, polri maupun TNI untuk melakukan langkah antisipasi agar gerakan tersebut tidak muncul di wilayah Kabupaten Blitar.

Untuk itu lanjut Imron Rosadi, Pihaknya telah menginstruksikan pada seluruh pengurus ranting dan seluruh annggota banser yang tersebar di 22 kecamatan untuk mengantisipasi adanya gerakan ini dan tidak main hakim sendiri jika di lapangan ditemukan ada indikasi gerakan tersebut. (humkab)