Curhat Ning Ita, Aplikasi Pengaduan Baru Pemkot Mojokerto

(Foto: Istimewa)

Mojokerto, hapraindonesia.co - Pemerintah  Kotakembali meluncurkan aplikasi online yang diberi nama Curhat Ning Ita, Kamis (12/3/2020) di Rumah Rakyat, Jalan Hayam Wuruk. Melalui aplikasi ini, diharapkan warga Kota Mojokerto bisa lebih leluasa melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan sistem dan pelayanan maupun aspirasi masyarakat di Bumi Majapahit ini.

Aplikasi yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Kepala OPD terkait tersebut, merupakan pengembangan inovasi di bidang teknologi informasi untuk melayani warga Kota Mojokerto supaya lebih sejahtera dan lebih baik lagi. Melalui aplikasi ini pula, ia memberikan kesempatan kepada kepala daerah untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat.

"Jika masyarakat memiliki kritik dan saran terkait sistem pelayanan, bisa langsung menghubungi kami melalui aplikasi online Curhat Ning Ita. Aplikasi ini, juga terintegrasi ke semua OPD (organisasi perangkat daerah) yang membidangi, sehingga pengaduan yang masuk akan segera ditanggapi dengan cepat. Nantinya aplikasi ini akan dikelola dalam ruang Command Center yang terpadu ," jelas Ning Ita, saat melaunching aplikasi.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gaguk Tri Prasetiyo, menambahkan, aplikasi Curhat Ning Ita dapat diunduh/download melalui smartphone dengan mengakses play store. Atau membuka website curhatningita.lapor.go.id. Setelah itu, pengguna dapat login dan melaporkan secara lengkap uraian pengaduan. Mulai dari nama lokasi, waktu, bentuk kejadian serta malampirkan bukti berupa foto.

"Laporan pengaduan yang dikirim, akan diverifikasi maksimal dua hari. Nantinya, masyarakat tinggal meng-upload foto terkait laporan pengaduan. Contohnya ada lampu penerangan jalan umum (PJU) mati, jalan berlubang, pedestrian yang rusak, sampah diselokan dan berbagai macam pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat dapat dituangkan melalui aplikasi Curhat Ning Ita, dan akan diteruskan kepada OPD yang membidangi," jelasnya.

Dibawah kepemimpinan Ning Ita dan Cak Rizal, Kota Mojokerto terus berbenah. Hal ini sesuai dengan jargon mereka berdua, yakni Maju Melangkah Ayo Berbenah. Untuk itu, keduanya pun getol melakukan perubahan yang dapat mengangkat kesejahteraan warga Kota Mojokerto melalui perwajahan baru Kota Pariwisata. Berbagai potensi disegala sektor telah ditumbuhkan oleh Ning Ita dan Cak Rizal, salah satunya melalui kepariwisataan.

Dan melalui aplikasi Curhat Ning Ita, diharapkan dapat mendukung dalam percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Timur, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan - Kawasan Bromo - Tengger - Semeru dan Kawasan Selingkar Wilis serta Lintas Selatan.

(T@urus)

Sosialisasi Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 Pemkab Ploting Rp 38 Miliar Lebih untuk 99 Desa

(Foto: Istimewa)

Mojokerto, hapraindonesia.co - Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui APBD tahun anggaran 2020, menganggarkan bantuan keuangan desa (BK Desa) senilai total Rp 38.800.000.000 miliar bagi 99 desa dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto. Prioritas pembangunan masih akan difokuskan untuk kepentingan infrastruktur, peningkatan kantor desa, balai desa, jalan lingkungan dan jalan usaha tani (JUT).

Hal ini dibahas bersama Bupati Mojokerto Pungkasiadi, bersama dengan para kepala desa penerima BK Desa dalam acara sosialisasi bantuan keuangan kepada desa tahun anggaran 2020, Kamis (12/3) pagi di Pendapa Graha Majatama.

“Perencanaan dan lokasi BK, mengacu dari usulan pemerintah desa (bottom up). Karena pemerintah desa lah yang mengerti kebutuhan masyarakatnya. Desa menentukan nasibnya melalui program yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan RKPDes,” kata Bupati.

Pada arahan selanjutnya, bupati juga mengajak para kepala desa dan aparatur untuk selalu bekerja keras, bersama-sama dengan semangat loyalitas yang tinggi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, berdasarkan aturan yang berlaku, bupati minta agar jangan sampai terjadi penyimpangan sehingga tidak menjadi persoalan hukum yang serius. dengan demikian pemanfaatan dana ini bisa sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

“Kepada pelaksana BK Desa untuk komunikasi terus dengan Bappeda dan instansi terkait. Jangan gegabah dalam bertindak terkait perencanaan, pelaksana, monet, serta laporan pertanggungjawaban. Partisipasi masyarakat juga diperlukan, masyarakat wajib tahu menanyakan dan mengawasi, mengontrol penggunaan anggaran bantuan tersebut,” tambah Bupati.

Senada dengan bupati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mustain, juga mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi penting. Mengingat bantuan keuangan desa merupakan  bantuan langsung yang menyentuh masyarakat dalam skala prioritas.

“Kepada para pelaksana BK Desa tahun 2020, kita harap harus bisa merencanakan, melaksanakan, serta membuat laporan yang tepat,” ujar Mustain.

Acara diakhiri dengan pemberian bantuan keuangan secara simbolis kepada Desa Pucuk, Desa Kepuharum, Desa Gondang dan Desa Mlaten. Dilanjutkan pemaparan materi dari Polres Mojokerto, Kejaksaan Negeri Mojokerto serta Sosialisasi Teknis dengan Bagian Administrasi Pembangunan.

(T@urus)

Pertama Kalinya, Kota Mojokerto Sebagai Tempat Pelatda PODSI 2020

(Foto: Istimewa)

Mojokerto, hapraindonesia.co - Untuk pertama kalinya, Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) 2020, akan diselenggarakan di Kota Mojokerto.

Hal ini, disambut baik oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitsari bersama Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, saat bertemu dengan Ketua PODSI Jawa Timur sekaligus Komandan Puspenerbal Laksamana Pertama TNI Edwin, di Jembatan Rejoto, Pulorejo, Rabu (11/3/2020).

Tahun ini, berbagai event bergengsi milik Pemerintah Kota Mojokerto akan diselenggarakan. Selain peringatan Hari Air yang dikemas dalam Festival Mojotirto, kota terkecil di Indonesia ini akan menjadi tuan rumah tempat pemusatan latihan daerah persatuan olahraga dayung seluruh Indonesia 2020. Untuk itu, Ning Ita dan Cak Rizal, sapaan akrab wali kota dan wakil wali kota, meninjau lokasi acara bersama Ketua PODSI Jatim.

Dalam peninjauan ini, turut hadir Sekretaris Umum Pengprov PODSI Jatim sekaligus Kepala Dinas Potensi Maritim (Kadispotmar) Lantamal V Letkol Laut (T) Bagus Arianto, Penasehat PODSI Kota Mojokerto Supriyadi Karima Saiful, Ketua KONI Kota Mojokerto Santoso Bekti Wibowo, segenap pengurus PODSI Kota Mojokerto dan para kepala OPD. Peninjauan yang dilakukan oleh rombongan, meliputi pengecekan kondisi debit dan kedalaman air sungai, fasilitas penunjang seperti dermaga hingga Gedung Diklat sebagai tempat singgah para atlet selama latihan.

"Seperti tahun sebelumnya, Hari Air di Kota Mojokerto dikemas dalam Festival Mojotirto. Dimana pada event ini, kami memberikan tampilan kesenian tradisional, budaya hingga kuliner. Mulai dari melarung tujuh sumber mata air, penebaran benih ikan, sebagai wujud syukur atas limpahan air yang sepanjang tahun tidak pernah berkurang. Dan pada 2020 ini, ada tambahan event baru. Kami dipercaya sebagai tuan rumah Pelatda PODSI. Ini pertama kalinya Kota Mojokerto menjadi tempat Pelatda PODSI," jelas Ning Ita.

Sementara itu, Ketua PODSI Jatim Laksamana Pertama TNI Edwin menjelaskan, pemilihan Kota Mojokerto sebagai tempat pemusatan latihan daerah persatuan olahraga dayung seluruh Indonesia 2020, tidak lain karena potensi sumber daya alam dan manusia di kota ini, sangat sempurna. Terlebih, kebersihan sungai di sepanjang Kali Ngotok, terjaga dengan baik. Potensi inilah, yang menjadi salah satu pertimbangan Kota Mojokerto menjadi tuan rumah Pelatda PODSI selanjutnya.

"Alhamdulillah, Allah itu memberikan alam yang sangat baik di Mojokerto. Kami melihat aset ini, sebagai konteks kemanfaatan bagi olahraga perairan khususnya dayung. Untuk dayung, kami hanya membutuhkan dua setengah kilometer, tapi di sini tersedia lebih dari empat kilometer. Potensi ini, sangat bagus untuk latihan dayung. Dan mudah - mudahan ini bisa mengangkat animo generasi muda, untuk berprestasi. Tidak hanya ditingkat daerah tapi internasional, karena banyak atlet Jatim sudah berprestasi di internasional," tegasnya.

Dibawah kepemimpinan Ning Ita dan Cak Rizal, Kota Mojokerto dikembangkan sebagai Kota Pariwisata. Dari waktu ke waktu, berbagai perubahan telah dilakukan. Setelah sukses meremajakan Wisata Pemandian Sekarsari dan Tower Tribuana Tungga Dewi sebagai ikon baru, tahun ini bantaran Sungai Ngotok akan dimanfaatkan sebagai destinasi Wisata Bahari Majapahit. Bersebelahan dengan Jembatan Rejoto, nantinya akan dibangun Taman Budaya yang lengkap dengan  amfiteater, sekaligus wisata air.

(T@urus/Adv)

Pemkot Mojokerto Dibantu Kejaksaan Kota, Hadapi Penunggak Pajak

(Foto: Istimewa) 

Mojokerto, hapraindonesia.co - Pemerintah Kota Mojokerto melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto, dalam penanganan tunggakan pajak tahun - tahun sebelumnya. Pelibatan Kejari tersebut dalam bentuk pemberian SKK (Surat Kuasa Khusus) sejumlah 53 dalam penagihan pajak tertunggak.

Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria mengatakan, kerjasama antara Pemkot dengan Kejari Kota Mojokerto dalam penagihan pajak tertunggak adalah bagian dari optimalisasi pendapatan daerah. Dimana optimalisasi pendapatan daerah tersebut merupakan salah satu dari 8 program reguler yang menjadi komitmen pemerintah kota mojokerto dengan Korsupgah. Salah satu pelibatan kerjasama dengan Kejari adalah terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

"Kerjasama ini, merupakan upaya kami Pemerintah Kota Mojokerto dalam memulihkan tunggakan pajak daerah melalui bantuan non litigasi. Selain itu, melalui perjanjian ini kami ingin mensosialisasikan dan mengajak semua wajib pajak, untuk segera memenuhi kewajibannya," kata Cak Rizal, sapaan akrab wakil wali kota, Selasa (10/3/2010).

Cak Rizal berharap, dengan adanya keterlibatan institusi penegak hukum, para wajib pajak bisa lebih disiplin dalam membayar pajak yang telah diwajibkan. Selain itu, melalui pelibatan perjanjian kerjasama dengan Kejari, dapat menjadi proses awal dalam memberikan jaminan hukum agar kedepannya lebih baik.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Mojokerto, Halila Rama Purnama mengatakan tujuan dari kesepakatan bersama adalah untuk menangani bersama penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi BPPKA Kota Mojokerto. Baik pemberian bantuan atau pendampingan hukum, pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

"Untuk teknisnya, BPPKA memberikan berkas - berkas yang dibutuhkan terkait pajak. Baru kemudian kami akan menelaah dan mengeluarkan surat permohonan khusus. Dari hasil tersebut, kami akan mengambil tindakan, baik dengan sosialisasi atau pemanggilan secara langsung kepada yang bersangkutan untuk melakukan tindakan hukum yang menurut kami sesuai," jelasnya.

Terpisah, Kepala BPPKA Kota Mojokerto Etty Novia Sitorus menambahkan dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang menunggak, ada sebagian yang telah melunasi. "Sampai dengan Desember, wajib pajak terbesar alhamdulilah sudah dilunasi untuk pokokanya sebesar Rp 1,4 miliar. Sedangkan untuk sanksi dendanya, belum. Tetapi pokokanya di tiga tahun, sudah dilunasi. Sedangkan untuk denda sebesar Rp 460 juta, masih belum," paparnya.

Sedangkan untuk denda, lanjut Etty, masih perlu dikonsultasikan lebih lanjut. "Kalau secara regulasi, dimungkinkan untuk permintaan keringanan pembebesan denda tapi itu harus mengajukan dulu, karena itu memang ada hak dari wajib pajak. Karena persyaratan untuk itu, telah tercantum pada Perwali," tandasnya.

(T@urus)

Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-48 Tahun 2020, Gerakan PKK untuk Indonesia Maju

(Foto: Istimewa)

Mojokerto, hapraindonesia.co - Bupati sekaligus Pembina TP PKK Kabupaten Mojokerto Pungkasiadi, mengucapkan selamat ulang tahun dan memperingati HKG PKK ke-48 tahun 2020 yang mengangkat tema “Gerakan PKK untuk Indonesia Maju”, Selasa (10/3) pagi di Pendapa Graha Majatama.

Pada sambutan arahannya, bupati Pung berharap gerakan PKK yang sudah cukup melembaga di tengah-tengah masyarakat, lingkungan keluarga, hingga kelompok-kelompok Dasa Wisma, bisa mendapat dukungan penuh semua pihak.

“Semua pihak harus mendukung (gerakan PKK), utamanya unsur penyelenggara gerakan PKK baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai dengan tingkat desa. Peran aktif PKK dengan 10 Program Pokok nya sudah sangat teruji di tengah masyarakat. Terutama masyarakat yang penuh dengan keterbatasan,” kata bupati.

Pada kesempatan tersebut, bupati tak lupa mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal tersebut perlu dilakukan, terlebih dunia sedang berada di bawah ancaman Coronavirus.

“Hari Minggu kemarin kita ikrar “Jatim Sehat” bersama Forkopimda dan masyarakat. Kita tekankan PHBS, Germas, makan buah dan sayur, olahraga, dan rajin cuci tangan. Apalagi dunia sedang diserang Coronavirus saat ini. Namun, saya pesan agar Corona jangan ditakuti. Tapi harus dilawan dengan gaya hidup sehat,” tandas bupati dilanjutkan potong tumpeng didampingi Sekdakab Mojokerto Herry Suwito, Ketua TP PKK Yayuk Pungkasiadi dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Diah Ratna Herry Suwito.

Ketua TP PKK Yayuk Pungkasiadi juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Pemkab Mojokerto kepada PKK. Baginya, dukungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang selama ini dirasakan oleh TP PKK Kabupaten Mojokerto sangat berarti dan cukup melegakan kita yakni dukungan anggaran APBD Kabupaten Mojokerto melalui OPD.

“Dukungan tersebut sangat membantu PKK dalam melaksanakan program dan aksi di tengah-tengah masyarakat. Kami harap agar kegiatan PKK yang sudah kita rintis, memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Yayuk Pungkasiadi.

Dalam hari bahagia ini, juga diumumkan bahwa TP PKK Kabupaten Mojokerto baru saja menorehkan prestasi sebagai Pelaksana Terbaik Juara Harapan II HKG PKK Provinsi, yang diwakili Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet.

(T@urus)

Bulan Panutan Pajak PBB-P2 Kecamatan Jetis dan Dawarblandong

(Foto: Istimewa)

Mojokerto, hapraindonesia.co - Realisasi penerimaan PBB-P2 Buku I, II dan III Kecamatan Jetis tahun 2019, dilaporkan mencapai Rp 2,77 miliar dari target Rp 3,62 miliar atau 76,54%. Artinya, realisasi penerimaan Kecamatan Jetis masuk peringkat ke-5 dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.

Catatan ini dilaporkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi, pada acara bulan panutan PBB-P2 di Pendapa Desa Bendung Kecamatan Jetis, Selasa (10/3) pagi lalu.

“Pencapaiannya sudah cukup bagus. Kecamatan Jetis rangking 5 dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto,” terang Bambang Eko Wahyudi.

Untuk Kecamatan Jetis sendiri saat ini, tercatat masih 512 dari 40.000 wajib pajak. Sedangkan Desa Bendung khususnya, masih 329. Menurut Bambang, angka ini masih kecil. Dirinya meminta agar perangkat Pemerintah Desa bisa mendorongnya.

Plt Camat Jetis Tri Cahyo Haryanto, pada sambutannya juga mengungkapkan bahwa sampai akhir tanggal 10 Maret 2020, penerimaan pajak di wilayahnya masih 8% dari baku Rp 3,6 miliar.

“Kami masih di posisi 5 dari 18 kecamatan. Insyaallah sesuai dengan target jatuh tempo, kami akan berusaha dengan semua kades dan pemungut pajak, agar lebih maksimal dalam perolehan pajak,” kata Tri.

Untuk tahun 2020, realisasi penerimaan sampai dengan 9 Maret 2020 adalah Rp 276.987.626 dari target Rp 3,61 miliar atau 7,66%. Sedangkan untuk peneriman PBB-P2 buku I, II dan III Desa Bendung Kecamatan Jetis sampai dengan 9 Maret 2020 adalah sebesar Rp 46.566.034 dari target Rp 131.783.970 (35,34%).

Sesuai  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diatur bahwa Pemerintah Desa mendapat bagian hasil pendapatan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Ini menunjukkan bahwa disamping memberikan kontribusi terhadap APBD, pajak dan retribusi daerah pada  dasarnya merupakan bagian dari potensi pendapatan sumber daya keuangan Pemerintah Desa. Makin besar realisasi penerimaan PBB-P2, makin besar pula bagian yang dapat diterima oleh Pemerintah Desa. Hal senada dijelaskan Bupati Mojokerto Pungkasiadi yang hadir pada acara ini.

“Peran PBB-P2 sangat penting sebagai pendukung potensi pendapatan. Saya harap Pemerintah  Desa dan kecamatan dapat bersinergi dengan Bapenda dalam pelaksanaan dan pembinaan pemungutan PBB-P2. Hasil pajak akan kembali ke masyarakat. Yang diberikan ke masyarakat akan lebih besar, dari pajak yang disetorkan,” kata bupati.

Pentingnya taat pajak, juga terus diimbau Bupati Pungkasiadi di kecamatan lain. Pada event yang sama di Balai desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong hari Rabu (11/3) pagi kemarin, bupati menegaskan bahwa hasil perolehan pajak akan dirasakan masyarakat dalam bentuk infrastruktur yang memadai seperti jalan.

“Seperti yang selalu saya tekankan di kecamatan lain, pajak itu nantinya akan kembali ke panjenengan semua. Itu nanti berbentuk peningkatan infrastruktur guna mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujar bupati.

Kepala Bapenda pun menyampaikan saat ini khususnya di Kecamatan Dawarblandong, jumlah update data masuk untuk Desa Gunungsari sebanyak 347 obyek pajak dari jumlah obyek pajak yang ada sebanyak 2.644 atau (13,12%).

“Realisasi penerimaan PBB-P2 Buku I, II dan III Desa Gunungsari sampai dengan 10 Maret 2020, sudah tercapai sebesar Rp. 146.600.624 dan telah lunas desa. Selamat dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Dawarblandong yang sudah melunasi PBB-P2 nya,” ucap Kepala Bapenda.

(T@urus)

Menjadi Kota Pariwisata, Ning Ita Siapkan SDM di Bidang Kuliner Tradisional

(Foto: Istimewa)

Mojokerto, hapraindonesia.co - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, berikan motivasi kepada puluhan Industri Kecil Menengah (IKM) kue tradisional di Gedung SMK Negeri 2, Senin (9/3/2020). Pendampingan ini, tidak lain untuk mengembangkan potensi - potensi baru dalam sektor kepariwisataan yang selaras dengan program Kota Mojokerto sebagai Kota Pariwisata.

Berbagai macam kue tradisional dari Kota Mojokerto hingga daerah lain, disuguhkan dalam pendampingan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Ada sedikitnya 16 resep kue tradisional yang mulai menghilang dari pasaran, mulai dikemas menarik dengan gaya milenial. Kegiatan yang dihadiri 50 peserta ini, dilaksanakan selama empat hari sejak, 9-12 Maret 2020.

"Di sini, kami ingin memberikan semangat atau motivasi kepada para IKM di Kota Mojokerto khususnya yang fokus pada kue - kue tradisional. Karena dibawah kepemimpinan kami berdua, saya dan Cak Rizal, Kota Mojokerto ini akan menjadi kota pariwisata. Untuk itu, dalam menghadapi hal tersebut, dibutuhkan kesiapan SDM yang mumpuni dari berbagai sektor. Termasuk di sektor kuliner," jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota.

Selain memberikan motivasi kepada puluhan IKM Kue Tradisional, Ning Ita pun tak segan mencoba membuat Kue Tetu yang berasal dari Makassar. Dengan mengenakan celemek jeans, ia mulai memasukkan adonan berupa gula merah di dalam sebuah wadah yang terbuat dari daun pisang. Usai menaruh gula merah, adonan berwarna putih kemudian dituangkannya ke dalam wadah hingga mencapai bibir daun.

"Saya senang sekali,  bisa mencoba membuat jajanan tradisional dari Makassar, yang sebelumnya saya belum pernah tahu. Ternyata sangat menarik dan bervariatif kue - kue tradisional ini. Hal - hal seperti inilah yang ingin kami angkat kembali di era kekinian dengan gaya yang modern. Bukannya kami mengesampingkan kue modern, tapi kami ingin memperkenalkan bahwa kue tradisional juga enak dikonsumsi," jelasnya.

Ning Ita berharap, nantinya produk hasil dari para IKM tersebut dapat membawa nama Kota Mojokerto semakin dikenal di seluruh penjuru Nusantara. Sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Mojokerto yang nantinya akan menjadi Kota Pariwisata.

"Karena, IKM yang sehat itu, IKM yang sehat hasil produksinya, sehat administrasinya dan mampu membuka peluang tenaga kerja," tandasnya.

(T@urus)

Ning Ita Wadahi Generasi Unggul, Melalui Majapahit Brass Symphony Drum and Marching Competition IX Wali Kota Cup 2020

(Foto: Istimewa)

Mojokerto, hapraindonesia.co -  Ciptakan generasi unggul yang berprestasi dan kreatif, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, membuka secara resmi Majapahit Brass Symphony Drum and Marching Competition IX Wali Kota Cup 2020, di GOR Seni Majapahit, Sabtu (7/3/2020).

Melalui kompetisi ini, diharapkan nantinya para generasi muda dapat mengasah kemampuan dibidang seni.

Tahun ini, jumlah peserta yang mengikuti Majapahit Brass Symphony Drum and Marching Competition IX Wali Kota Cup 2020, jauh lebih banyak dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Ada sedikitnya 55 peserta dari tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA mengikuti perlombaan yang diadakan selama dua hari, sejak 7 - 8 Maret.

"Saya sangat mengapresiasi keikutsertaan para peserta pada kompetisi Majapahit Brass Symphony Drum and Marching Competition IX Wali Kota Cup 2020. Tak hanya dari Kota Mojokerto, peserta yang datang ada dari Jombang, Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo," kata Ning Ita, sapaan akrab wali kota, usai meresmikan MBSDM Competition.

Ning Ita pun berpesan kepada pengurus persatuan drum band, agar terus memberikan motivasi dan semangat kepada anak - anak didik. Sehingga dapat melahirkan anak - anak generasi marching band yang yang profesional. Serta dapat menciptakan kelompok - kelompok marching band yang berprestasi, baik di tingkat lokal, regional hingga nasional sehingga dapat mengharumkan nama Kota Mojokerto.

"Kami sangat berharap, melalui wadah ini para generasi muda dapat menyalurkan minat dan bakatnya sejak dini. Melatih kedisplinan, tanggung jawab, mandir, serta dapat menumbuhkan kekompakan dan kerjama antar tim. Sehingga mampu membentuk karakter jiwa kepemimpinan yang dapat bermanfaat di masa mendatang. Bila ini terwujud, tentunya secara tidak langsung dapat berkontribusi bagi mutu pendidikan di Kota Mojokerto kita tercinta," harapnya.

(T@urus)

Jalin Sinergitas Bisnis, Ning Ita Pertemukan Puluhan IKM Alas Kaki dalam Business Matching

(Foto: Istimewa)

Mojokerto, hapraindonesia.co - Industri Kecil Menengah (IKM) alas kaki di Kota Mojokerto, mendapatkan coaching clinic dari Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) dalam acara Business Matching 2020, di Hall Graha Mojokerto Service City (GMSC), Jumat (6/3/2020).

Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu menjembatani para IKM melalui kemitraan dalam mencari solusi atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh IKM alas kaki Kota Mojokerto.

Kegiatan business matching ini merupakan wadah untuk menjembatani para IKM melalui kemitraan. Baik produksi, marketing dan jasa dalam mencari solusi atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh IKM alas kaki di Kota Mojokerto.

Selain itu, kegiatan yang menghadirkan sedikitnya 50 IKM tersebut, dapat menjadi ajang silaturrahmi antar IKM dengan pengusaha menengah dan besar. Sehingga nantinya terjadi transaksi business yang saling menguntungkan.

"Selama ini, banyak permasalahan yang dihadapi para IKM. Seperti, permodalan, pemasaran, tenaga kerja, dan semakin lesunya industri alas kaki lokal. Dengan adanya pasar bebas, maka semakin banyak barang impor yang masuk dari negara Cina yang memiliki harga murah dan model yang lebih trendy. Sehingga produk alas kaki lokal kalah bersaing," jelas Ning Ita, saat forum business matching.

Untuk itu, melalui forum ini lanjut Ning Ita, para IKM dapat saling berdiskusi, berbagi pengalaman tentang berbagai kebutuhan dan peluang bisnis yang bisa mengembangkan sekaligus meningkatkan bisnis industri lokal. Melalui Aprisindo, para IKM Kota Mojokerto bisa memiliki spirit untuk membangun sinergi bisnis, mendorong iklim usaha yang sehat serta dinamis.

"Pertemuan para pengusaha ini diharapkan bisa menelorkan satu sinergisitas, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata untuk Kota Mojokerto. Saya sangat berharap, produk IKM alas kaki Kota Mojokerto bisa tembus ke pasar dunia. Kita tak boleh berpuas diri hanya dengan produk lokal yang dikenal pasar domestik, tapi harus bisa mendunia. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat Kota Mojokerto," harap Ning Ita.

(T@urus/Adv)

Tingkatkan Gizi Keluarga, Ning Ita Salurkan Bantuan Sosial Pangan Sembako Kepada 4.918 KPM, Melalui e - Warong

Mojokerto, hapraindonesia.co - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, menyalurkan program bantuan pangan sembako tahun 2020 melalui elektronik warung gotong royong (e-warong) di tiga kelurahan. Program sembako ini merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dimana tahun ini, ada 4.918 keluarga penerima manfaat (KPM) se - Kota Mojokerto yang mendapatkan bantuan.

Seperti halnya program BPNT, program sembako diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat saat membeli bahan pokok pangan. Untuk Program Sembako, pemerintah daerah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli, sehingga tidak hanya beras dan atau telur seperti pada program BPNT, melainkan kabohidrat dan protein lainnya.

"Tujuannya tidak lain untuk memberikan gizi yang seimbang kepada KPM, sehingga dalam jangka panjang pemenuhan gizi pada 1000 HPK (hari pertama kehidupan) mampu mencegah stunting. Selain itu, melalui bantuan ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan. Serta meningkatkan transaksi non tunai dalam gerakan nasional non tunai (GNNT)," jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota.

Di Kota Mojokerto, Program Sembako mengacu pada Pemerintah Pusat. Dimana terdapat peningkatan index bantuan sosial pangan yang semula Rp 110.000 menjadi Rp. 150.000 per-KPM, yang bisa dibelanjakan selain beras dan atau telur. Dengan adanya penambahan bantuan sosial ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi warga yang  berpenghasilan rendah untuk membeli bahan pangan yang lebih bervariasi demi peningkatan gizi untuk keluarganya.

Untuk penyaluran Bantuan Sosial Pangan Program Sembako di Kota Mojokerto pada bulan Januari 2020 sudah dilaksanakan tanggal 17 Februari 2020. Sedangkan, untuk penyaluran Bantuan Sosial Pangan Program Sembako bulan Februari 2020 dilaksanakan secara serentak di 10 e-warong wilayah Kota Mojokerto yang dimulai pada tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan selesai, dengan jumlah penerima sebanyak 4.918 KPM.

(T@urus)

Sholawat dan Dzikir Warnai Malam Pergantian Tahun di Kota Kediri

(Foto:Istimewa)

Kediri, hapraindonesia.co - Sholawat dan dzikir warnai malam pergantian tahun di Kota Kediri, Selasa (31/12). Ribuan orang dari Kota Kediri dan sekitarnya memadati sepanjang jalan di depan Masjid Agung Kota Kediri untuk turut bersholawat dalam kegiatan Sholawat Akhir Tahun 2019.

Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar beserta jajaran Forkopimda Kota Kediri pun turut mengikuti sholawat.

Pada kesempatan tersebut, Abdullah Abu Bakar mengajak semua kalangan mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan positif. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan sholawat. "Setiap tahunnya kita adakan kegiatan ini. Semoga apa yang kita harapkan dan kita kerjakan membuahkan hasil di tahun 2020," ujarnya.

Walikota yang lekat dengan sapaan Mas Abu ini berpesan agar seluruh masyarakat terutama generasi muda untuk terus menjaga persatuan. "Kita ini Bhineka Tunggal Ika. Kalau ada perbedaan biarkan saja. Terpenting kita harus menjaga persatuan jangan sampai terpecah belah," pesannya.

(Foto:Istimewa)

Terakhir, Mas Abu juga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kota Kediri fokus untuk mencetak generasi unggul serta memiliki kesalihan sosial. "Anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang pintar yang saleh dan salehah. Sehingga anak-anak ini pinter tapi tidak _keblinger_ ," ungkapnya.

Sholawat Akhir Tahun 2019 ini dipimpin oleh Habib Husin bin Abu Bakar Ba'abud. Serta diisi tausiyah dari Habib Abu Bakar bin Hassan Asegaf.

Sebelum mengikuti Sholawat terlebih dulu Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar meninjau Pos Pengamanan Tahun Baru yang terletak di depan Alun-alun Kota Kediri. Dalam kunjungan tersebut Walikota memberikan bingkisan.

Ditempat terpisah, Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu juga meninjau Pos Pengamanan Sersan Bahrun Mrican. Disana Budwi Sunu juga didampingi beberapa kepala OPD untuk memberikan bingkisan.

(B@m/Adv)

Pagelaran Kesenian dan Workshop Seniman, Cara Disbudparpora Mewadahi dan Edukasi Seniman Kota Kediri

(Foto: Istimewa)

Kediri, hapraindonesia.co - Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Olahraga dan Kepemudaan (Disbudparpora) mengadakan Pagelaran Kesenian dan Workshop Seniman. Sejumlah komunitas seni mulai musik, teater dan talenta mengikuti pagelaran uang diselenggaarakan di kantor Disbudparpora Jalan KDap Slamet No 33 Kota Kediri, Sabtu (16/11) Malam.

Dari keterangan Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Disbudparpora, Sunawan menuturkan kegiatan ini sebagai upaya untuk memberikan wadah, edukasi untuk pelaku seni di Kota Kediri.

"Dengan kegiatan ini kami ingin memberikan wadah dan memgedukasi pelaku seni agar kedepan siap jika ada event baik tingkat propinsi maupun nasional" kata Sunawan.

Sunawan juga mengatakan, Keberadaan teater mampu berbicara disejumlah event apapun. Dengan kegiatan ini kedepan berharap seniman Kota Kediri lebih siap untuk tampil di event Lokal, Propinsi maupun Nasional.

(Foto: Istimewa)

Pagelaran yang diselenggarakan dalam rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan ini juga mendapat apresiasi dari Mudjiono Emje selaku Ketua Teater Merah Putih.

“Sesuai permintaan Disbudparpora, kita dari komunitas teater dan sastra diperkenankan menggelar acara dan workshop disini diberikan fasilitas. Sekaligus dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan. Oleh karena itu tema yang kami angkat adalah perjuangan,” tutur Mudjiono Emje.

“Bukan hanya komunitas teater, di Kota Kediri juga punya sangar bermain, komunitas penggemar sastra hingga komunitas puisi. Bentuk perhatian ini, menghidupkan keberadaan teater dan sastra di tengah masyarakat. Dukungan media sosial juga dibutuhkan di era milenial ini, karena menggangap kesenian ini masih susah dicerna,” tambah Mujiono Emje.

(adv/disbudpar)

Disbudparpora Kota Kediri Berikan Edukasi Tentang Sejarah Kepurbakalaan Kepada Pelajar

Edukasi (Foto: Dok/HI)

Kediri, hapraindonesia.co - Peringatan Hari Museum Indonesia 2019, merupakan bentuk eksistensi museum di tengah masyarakat. Kehadiran Museum bagi Bangsa Indonesia sangatlah penting, terutama dalam upaya pelestarian dan memajukan kebudayaan. Masih dalam rangka memperingati hari Museum Indonesia 2019, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) Kota Kediri menggelar Pameran Museum Benda Purbakala.

Penyelenggaraan Pemeran ini, dilaksanakan di Museum Airlangga di Area Wisata Goa Selomangkleng, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan dihadiri Kepala Museum Nasional Drs Siswanto MA.

Konsep kegiatan yang dikemas dalam bentuk Edukasi, sejumlah Pelajar ikut datang berkunjung ke Museum, belajar tentang  Sejarah Ke Purbakalaan. Selain benda Purbakala yang ada di Museum Airlangga pihak Disbudparpora juga mendatangkan khusus Museum Mini Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk.

Benda Purbakala dari Museum Anjuk Ladang yang dipamerkan antara lain, dikategorikan dalam dua temuan.

Yakni temuan benda Purbakala di tepi Sungai Brantas di Wilayah Kecamatan Ngronggot dan temuan Fosil Hewan Purba yang didapat dari Pegunungan Pandan tepatnya di RPH Tritik KPH Nganjuk Jawa Timur.

"Kalau Fosil jelas, masa Prasejarah. Dari kajian teman teman Balai Pelestarian Museum Manusia Purba Sangiran mengatakan, jenis hewan Purba macam macam. Dari temuan ini diperkirakan dari masa Stik Hodon, antara usia 500 - 800 ribu tahun lalu. Bahkan jutaan tahun lalu, yang terjebak dalam bebatuan, " papar Amin Fuadi selaku Kasi Sejarah Museum dan Kepurbakalan Museum Anjuk Ladang, Sabtu (19/20/2019) Siang.

Lomba mewarnai (Foto: Dok/HI)

Selain memamerkan benda purbakala jenis Fosil hewan Purba, juga turut diperlihatkan benda purbakala di era klasik jaman Kerajaan. Benda Purbakala era klasik jaman Kerajaan yang paling banyak ditemukan adalah  peninggalan kerajaan Majapahit pada abad 14 ditemukan di Sungai Brantas.

" Benda purbakala ini sekitar abad 14, Arkenas pada saat melaksanakan kajian Penelitian di Candi Banjar Sari Kecamatan Ngeronggot, " terang Amin kepada awak media.

Temuan benda purbakala peninggalan kerajaan Majapahit antara lain, peralatan wadah makanan, minuman berupa Kendi, beberapa logam, timba, keramik dan kemudian peralatan piring dan sebagainya.

Ditambahkan Amin Fuadi, untuk pameran Museum Anjuk Ladang akan diselenggarakan selama tiga hari di Museum Air Langga. Museum Air Langga Kediri sendiri selama ini banyak menyimpan benda Purbakala Lintas Kerajaan.

Sementara itu terpisah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Ragah (Disbudparpora) Kota Kediri Nur Mukhyar ketika dikonfirmasi menjelaskan jika tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada para pelajar prihal sejarah kepurbakalan.

Selain kunjungan Museum, juga ada kegiatan lomba mewarnai, Pentas Barongan, Lomba menggambar koleksi, Pentas Acapela, Work Shop Teater, Pameran 12 Stand Komunitas, dan  juga Pagelaran Seni Budaya Selomangkleng bertajuk " Majestic Panji Sekartaji ".

" Kegiatan yang bertajuk "Majestic Panji Sekartaji" ini kita selenggarakan selama tiga hari, mulai 18 -20 Oktober 2019," terang Nur Muhyar.

(Adv/B@m/Red)

Peringatan Hari Museum 2019 "Museum Menyatukan Keberagaman"

Kepala Museum Nasional Drs. Siswanto, MA. (Foto: Dok/HI)

Kediri, hapraindonesia.co - Dalam rangka memperingati hari museum Indonesia 2019, Museum Airlangga Kota Kediri menggelar pameran bersama bulan kunjungan Museum dengan tema "Museum Menyatukan Keberagaman". Kegiatan yang dipusatkan di kawasan wisata Goa Selomangleng, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto ini dibuka dengan Tarian Abyor dan dihadiri oleh Kepala Museum Nasional Drs. Siswanto, MA.

Dalam sambutannya Siswanto berharap dengan adanya kegiatan seperti ini mampu meningkatkan kunjungan di kawasan museum. Secara tidak langsung mampu menjaga dan menyatukan masyarakat dengan budaya.

“Kami dari Museum Nasional mewakili pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menyampaikan apresiasi, penghargaan dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan tidak hanya pada kegiatan pameran atau event saja. Tapi kegiatan seperti ini, mampu menyatukan masyarakat dalam kemajuan kebudayaan khususnya di kota kediri dan sekitarnya,” kata Siswanto, Jumat (18/10/2019).

Dalam kesempatan ini Siswanto juga menghimbau agar kekayaan budaya yang dimiliki terus di uri-uri, dilestarikan dan dikembangkan, supaya kebudayaan di Kota Kediri khususnya semakin berkembang dan dicibtai oleh masyarakat Kediri.

"Saya berharap melalui kebudayaan, masyarakat bisa saling bertemu antar lintas generasi, agama dan etnik" harap Siswanto.

Kepala Disbudparpora Kota Kediri, Nur Muhyar. (Foto: Dok/HI)

Sementara itu terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri, Nur Muhyar mengatakan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat Kota Kediri khususnya tentang pentingnya sejarah. Dan juga sebagai upaya pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan minat kunjungan masyarakat ke Museum Airlangga, seiring penghargaan Anugerah Kebudayaan Nasional yang diterima Pemerintah Kota Kediri pada Minggu lalu dari Pemerintah Pusat.

“Kegiatan ini menjadikan sebuah edukasi yang baik kepada generasi penerus kita. Bahwa Minggu lalu Kota Kediri menerima anugerah kebudayaan nasional. Dimana Kota Kediri memiliki cerita Raden Panji dan sudah tugas kita untuk merawat dan melestarikan budaya tersebut dengan beragam kegiatan, seperti lomba film pendek yang sekarang terakumulasi 60 judul, kemudian game Panji, animasi dan sebagainya, yang bisa dikembangkan,” papar Nur Muhyar.


(B@m/Adv)

Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Studi Banding, Ke Kantor DPRD Kota Tangerang Selatan.

Foto Istimewa

Mojokerto,Hapraindonesia.co - Studi Banding Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto ke Kantor DPRD Kota Tangerang Selatan. dipimpin oleh H. Sopi'i, S.P. sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kab.Mojokerto Fraksi Demokrat selasa (8/10/2019) Terkait Pembahasan Raperda APBD TA. 2020 Bidang Kerja Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan. Diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Perundangan Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan Kiblatulloh, S.H., M.Si. dan Drs. Azwar Annas, S.Pi. (Kasubag Humas dan Protokol setwan DPRD Kota Tangsel).

Kiblatulloh, SH, Msi menyampaikan bahwa Kota Tangerang Selatan masih menjadi magnet bagi para pencari kerja di sejumlah daerah. Tingginya investasi membuat kota bertajuk seribu industri dan jasa itu menjadi daya tarik pencari kerja.

Kota Tangerang Selatan menjadi daya tarik para pencari kerja di daerah. "Kita sudah tahu, Kota Tangerang Selatan itu daerah perbatasan DKI Jakarta. Kota itu dinamikanya beda dengan di daerah lainnya. angka pengangguran di Kota Tangerang Selatan termasuk terendah  yang pertama di Banten. Tuturnya

Menurutnya, pengangguran merupakan masalah klasik yang akan terus ada di tiap daerah. Namun, bukan berarti pihaknya berpangku tangan. Berbagai upaya terus dilakukan mengurangi angka itu. Salah satunya dengan membuat job fair dan membuka Balai Latihan Kerja (BLK) dengan tujuh bidang kerja, seperti montir, perhotelan, dan menjahit. Kedua upaya ini dinilai sukses menekan pengangguran. "Yang namanya pengangguran tidak akan bisa habis. Karena manusia itu bertumbuh kembang terus. Yang sekolah ada yang meneruskan, ada yang kerja. Belum lagi orang yang migran mencari kerja".

Belum lagi serbuan para pekerja asing. Banyak perusahaan masih memakai tenaga kerja asing untuk menduduki level tenaga ahli. Hal ini menjadi tantangan tenaga kerja lokal untuk bisa lebih bersaing. "Tenaga kerja asing itu, mereka bekerja ada yang legalnya, ada izin mempekerjakan tenaga asing, itu sudah ada yang dikeluarkan Kemenaker dan oleh kita. Sementara untuk tenaga kerja asing yang ilegal terkait pengawasan orang asing itu ada POA dari imigrasi yang terkoordinasi dengan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), karena pihak Disnaker juga menjadi bagian darinya. Kata

Foto istimewa

“Para tenaga kerja asing ini, kebanyakan menjadi tenaga ahli. Bukan buruh kasar. Tetapi, kalau ada orang kita yang memang dianggap mumpuni untuk posisi itu, biasanya mereka pakai lokal", Dijelaskannya, para pengangguran di kota itu didominasi lulusan SMP, SMA/SMK, hingga sarjana. Tingginya angka pengangguran tidak berbanding lurus dengan jumlah lowongan kerja yang ada.

“Ada beberapa faktor yang menyebabkan angka pengangguran di Kota Tangerang Selatan terus bertambah di antaranya jumlah lowongan kerja yang disediakan perusahaan hanya 4.036 lowongan/tahun", Pengentasan masalah pengangguran itu dibutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. “Pemerintah memiliki PR menyediakan lapangan kerja bagi 70 ribu orang, meskipun banyak industri berada di Kota Tangerang. Oleh karenanya hal tersebut menjadi tantangan bagi kami, untuk bisa memenuhi kompetensi warga mendapatkan lapangan kerja, siapa pun yang ada di Kota Tangerang Selatan harus berbuat sehingga angka pengangguran itu bisa lebih ditekan. Kata Kiblatulloh

“Selain membuka lapangan kerja, solusi untuk mengatasi pengangguran di Kota Tangerang Selatan adalah dengan entrepreneurship atau membuatkan program kewirausahaan untuk masyarakat banyak",  Entreprenership untuk lebih mendorong masyarakat agar memiliki daya saing dan memiliki kemandirian. Terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah terbuka lebar.

“Kami juga akan fokus pada program entrepreneurship untuk mengatasi persoalan pengangguran. Nanti di sekolah akan diberikan materi kewirausahaan, tapi sifatnya lebih ke workhsop".

Aplikasi Siap Kerja Untuk Mencari Lowongan Pekerjaan sudah dipersiapkan dengan nama “Siap Kerja” sebagai wadah bagi para penganggur untuk mendapatkan informasi tentang lowongan kerja di Kota Tangerang Selatan yang mudah digunakan. "Aplikasi ini juga didukung dengan kolom jenis pekerjaan bagi para pelamar. Selanjutnya adalah dengan menyediakan BLK untuk mereka yang ingin menekuni keterampilan tertentu”.tutupnya (T@urus/Adv)

Pemkot Mojokerto, Raih Penghargaan WTP Kelima Kalinya.

(Foto Istimewa)

Mojokerto,Hapraindonesia.co - Pemerintah Kota Mojokerto, kembali menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas perolehan capaian standar tertinggi atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Penyerahan penghargaan dari Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A, diterima langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (2/10) siang.

Ini artinya, Pemerintah Kota Mojokerto telah meraih penghargaan WTP kelima kalinya secara berturut-turut sejak 2014. Hal ini, menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyelenggarakan sistem birokrasi yang akuntabel dan transparan. Keberhasilan ini, tak lepas dari peran semua pihak di lingkungan Pemerintah Kota serta DPRD sebagai mitra pemerintah dalam fungsi legislasi.

Ning Ita berpesan, penghargaan WTP yang telah diraih untuk kelima kalinya ini, harus terus dipertahankan. Tidak lain sebagai bentuk transparansi dalam penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang - undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

"Sebenarnya, tujuannya bukan penghargaan. Karena, penghargaan itu merupakan bonus dari kerja keras yang telah dilakukan selama ini. Namun, dengan demikian semoga penghargaan ini bisa menjadi motivasi kami bersama untuk lebih, dan lebih lagi dalam meningkatkan kinerja dalam laporan yang bersih dan good goverment," katanya.

Kota Mojokerto patut berbangga, karena menjadi satu dari 36 kabupaten/Kota se-Jawa Timur, yang masuk dalam penerima penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan RI. Ini artinya, dari jumlah keseluruhan kabupaten/kota se-Jawa Timur yang mencapai 39, hanya ada tiga daerah yang belum mendapatkan predikat WTP. (T@urus)

Penerimaan Opini WTP LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2018 dari Kemenkeu RI, Pemkab Tetap Genggam WTP

                                             

(Foto Istimewa)

Mojokerto,Hapraindonesia.co - Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018, dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Penghargaan WTP ini diterimakan pada Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmo, didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Rabu (2/10) siang di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Untuk diketahui, prestasi WTP ini sudah dikantongi Pemkab Mojokerto selama lima kali berturut-turut. Sebagai bentuk dari kesesuaian laporan keuangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmo, pada sambutan acara ini memberi lecutan semangat pada Jawa Timur, agar bisa seluruhnya meraih WTP. Sebab dari 39, hanya 36 daerah di Jawa Timur yang sudah WTP. Artinya tinggal tiga saja yang belum.

“Tiga ini harus di full speed kan, supaya WTP semua. Kita harus sinergi dengan pusat. Supaya gerak dan derap langkahnya bisa sama,” kata Mardiasmo.

Mardiasmo juga menambahkan bahwa WTP sebenarnya bukan tujuan, melainkan sebuah sarana yang mampu menggambarkan kondisi sebuah daerah yang telah menerapkan transparansi, dan good governance.

Menurutnya informasi yang diolah dan disajikan dalam laporan yang menghasilkan predikat WTP, bisa dijadikan alat atau instrumen pengambilan sebuah keputusan strategis.

Secara lengkap, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya. Namun jika ditemui, pemeriksa tetap mengungkapkannya dalam laporan.

Sementara laporan keuangan harus memenuhi tujuh unsur penting, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan. Serta harus sesuai dengan Standar Administrasi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendali Intern (SPI), kepatuahan pada perundang-undangan, dan kecukupan informasi.

Selain itu, hal mendasar dari WTP adalah kewajaran, artinya wajar dalam hal materialistis baik kuantitatif maupun kualitatif. WTP merupakan yang teratas dari tingkatan LKPD, yang diikuti predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Tidak Wajar, dan Disclaimer.

Sebagai informasi, beberapa daerah di Jawa Timur yang juga menerima opini WTP dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia adalah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Magetan, Kota Kediri, Kota Batu, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kota Malang, Kota Blitar, dan Kabupaten Ponorogo.

Hadir juga pada acara ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kanwil Perbendaharaan Negara, seluruh Bupati/Walikota se Jawa Timur, jajaran OPD, Sekdakab/kota, dan BPKAD kab/kota.(T@urus)

Ning Ita Kembali Melantik 29 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemkot

(Foto Istimewa)

Mojokerto,Hapraindonesia.co-Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, kembali melantik pejabat di lingkungan pemerintahan. Ada 29 pejabat administrator dan pengawas yang resmi dilantik pada jilid tiga di Pendopo Graha Praja Wijaya, Selasa (1/10) sore ini.

Pelantikan 29 pejabat administrator dan pengawas ini, turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ning Ita, sapaan akrabnya, meminta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar dapat mengemban tugas secara amanah, loyalitas, dan berdedikasi tinggi kepada bangsa, negara serta masyarakat. Pelantikan ini, tidak lain untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

"Sekaligus, sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Mutasi ini, dilakukan untuk pengisian sejumlah jabatan kosong sekaligus menempatkan pejabat pada posisi yang sesuai berdasarkan character assessment yang telah kita laksanakan beberapa waktu lalu," kata Ning Ita.

Untuk itu, wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini berpesan, bahwa promosi dan rotasi di suatu organisasi merupakan hal yang biasa dilakukan. Terlebih, sebagai bentuk dalam meningkatkan kinerja serta melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

"Saudara-saudara yang dilantik pada hari ini, merupakan aparatur pilihan yang diberi kepercayaan untuk mengemban jabatan di lingkungan yang baru. Untuk itu, saya berharap agar pejabat baru dapat menyesuaikan diri dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Sehingga, tidak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program kerja dan pelayanan pada masyarakat," harapnya. (T@urus)

Pemkot Mojokerto Kembali Meraih Penghargaan Wahana Tata Nugraha 2019

(Foto: Istimewa)

Mojokerto, hapraindonesia.co - Pemerintah Kota Mojokerto kembali menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha 2019. Penghargaan yang ke-11 kalinya ini, diserahkan secara langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di JCC, Jakarta, pada Minggu (15/9).

Penghargaan Wahana Tata Nugraha tersebut, diberikan kepada daerah yang dianggap mampu menata transportasi publik dengan baik. Hal ini, tidak lepas dari koordinasi, komitmen dan sinergitas antara Pemerintah Kota Mojokerto bersama Satlantas Polres Mojokerto Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta peran aktif masyarakat.

Melalui Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dan pemangku kepentingan terkait, Pemerintah Kota Mojokerto telah melahirkan berbagai formula baru untuk mendukung sarana dan prasarana serta fasilitas publik di bidang transportasi dan lalu lintas.

Seperti, Car Free Day, Taman Lalu Lintas, Jalur Sepeda, Satlantas Peduli Pejalan Kaki (SAPA JAKA), Kawasan Tertib Lalu Lintas, Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Area Traffic Control System (ATCS), Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dan Pelajar Pelopor Lalu Lintas.

Selanjutnya ada Abdiyasa Teladan, Angkutan Sekolah Gratis (ASG), Kampanye Keselamatan Sekolah, Partisipasi Masyarakat Melalui Media Sosial, Kampung Lalu lintas, Sekolah Tertib Lalu Lintas (STLL), Uji Emisi Gratis, SIM Samsat Corner, Polisi Cilik Polres Mojokerto Kota, Duta Lalu Lintas Jawa Timur, Re-Training Pengemudi Truk dan Bus, dan Pondok Pesantren Idol Road Safety (PONIRAS).

"Penghargaan Wahana Tata Nugraha diberikan kepada Pemerintah Kota Mojokerto karena adanya komitmen yang baik antara, Pemerintah Kota Mojokerto dengan masyarakat serta seluruh stakeholder dalam meningkatkan kinerja pelayanan transportasi khususnya lalu  lintas dan angkutan kota. Komitmen tersebut telah direalisasikan melalui beberapa peningkatan pelayanan," kata Wali Kota Mojokerto Ita Puspitasari.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha yang diperoleh Pemerintah Kota Mojokerto, merupakan hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha, bahwa pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.

"Pemerintah Kota Mojokerto sangat berharap bahwa tujuan akhir keberhasilan dari lomba di bidang penataan transportasi publik dan lalu lintas ini bukan sekedar perolehan Piala Wahana Tata Nugraha, akan tetapi dapat mewujudkan capaian kinerja transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Yang pada akhirnya, dapat meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang transportasi," harap Ning Ita, sapaan akrabnya.

Untuk mendapatkan penghargaan ini, pemerintah telah mengikuti penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha selama 14 kali mulai tahun 2004 sampai 2019. Ini artinya, berbagai prestasi pun telah dicapai seperti Penghargaan Wahana Tata Nugraha berupa Plakat sebanyak satu kali, Kategori Lalu Lintas sebanyak dua kali dan Piala Wahana Tata Nugraha sebanyak 11 kali, termasuk Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019.

"Penghargaan itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 180 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kota/Kabupaten dan Provinsi Sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019," imbuh wali kota perempuan pertama Kota Mojokerto ini.

Sekedar diketahui, penghargaan Wahana Tata Nugraha diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan objek penilaian melalui lima bidang. Seperti, bidang lalu lintas, bidang angkutan umum, bidang sarana transportasi darat, bidang prasarana transportasi darat dan bidang umum.

(T@urus/Adv)

Kirab Agung Bumi Nuswantara 1953 Saka Tahun 2019, Angkat Tema “The Spirit of Majapahit to Victory”

(Foto: Istimewa)

Mojokerto, hapraindonesia.co - Kirab Agung Bumi Nuswantara, menandai puncak dari seluruh rangkaian kegiatan Ruwat Agung Bumi Nuswantara 1953 Saka tahun 2019, Selasa (10/9) siang di halaman Pendopo Agung Trowulan.

Kirab yang diselenggarakan Disparpora Kabupaten Mojokerto, diikuti ratusan peserta dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto, pelajar SMA, MA, Paskibraka, komunitas binaraga, komunitas Trawas Trashion Carnival, dengan dihadiri Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Wakil Ketua TP PKK Yayuk Pungkasiadi, Forkopimda dan OPD.

Dalam kirab juga dilakukan prosesi penyerahan pusaka Pataka Majapahit (Lambang Majapahit) pada Wabup Pungkasiadi, disusul tiga pusaka lainnya yakni umbul-umbul Gulo Klopo (Sang Saka Merah Putih) pada Dandim 0815 Letkol Kav Hermawan Weharima, Tombak Samudra pada Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Hariyatno, dan Payung Gringsing pada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono.

“Ini usaha kita untuk menjaga tradisi, dengan uri-uri budaya. Terutama untuk kaum milenial. Tema tahun ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kebesaran Majapahit dan seluruh leluhur. The Spirit of Majapahit, merupakan semangat dari sebuah nilai dan niat keluhuran yang agung,” kata Wabup Mojokerto Pungkasidi.

Event rutin yang tahun ini mengusung tema “The Spirit of Majapahit to Victory” atau “Semangat Majapahit Menuju Kemenangan”, sukses dilaksanakan sejak tanggal 7 September lalu. Dimulai dari festival Macapat, dan percampuran tujuh sumber mata air (sapta tirta) untuk keperluan ruwat massal Sukerto.

Ruwat massal Sukerto sendiri digelar hari Minggu pagi tanggal 8 September mulai pukul 08.00 WIB. Dilanjutkan acara Mangesti Suro, dan pagelaran wayang kulit dengan lakon “Sesaji Rojo Suyo” oleh dalang Ki Purnawan pada malam hari.

Hadir bersama rombongan wabup pada kirab ini antara lain Sekdakab Herry Suwito, Asisten, Staf Ahli, OPD, juga tampak Wakil Walikota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria.

(T@urus/Adv)