Jamkesda sendiri di bagi menjadi dua, Jamkesda untuk Propinsi dan Jamkesda untuk Daerah, salah satu contohnya di Pemerintahan Kota Kediri dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Kediri, dengan adanya program tersebut pastinya sangatlah terbantu bagi warga miskin di kala sakit dan harus rawat inap di rumah sakit tidak perlu kwatir, karena semua di tanggung oleh pemerintah setempat.
Dinas Kesehatan Kota Kediri dalam hal ini Bagian Jamkesda selalu memperhatikan untuk kesenjangan kesehatan, ketika HAPRA menemui Kepala Bidang PSDK (Pengembangan Sumber Daya Kesehatan) Kota Kediri dr. I Nengah Gangga mengatakan prioritas utama untuk mengangkat suatu bangsa salah satunya yaitu dalam hal Kesehatan di samping memperbaiki SDM dengan melalui pendidikan dan juga perputaran ekonomi bagi suatu daerah itu sendiri.
Selain itu di Kota Kediri juga memberikan jaminan kesehatan bagi warga kota Kediri yang belum terkafer oleh Jamkesda, bisa mendapatkan kartu berobat yaitu berupa SPM (Surat Pernyataan Miskin) yang bisa di dapatkan di Dinas Kesehatan, mendapatkannya juga sangat mudah hanya dengan menyertakan dua persyaratan yaitu surat keterangan miskin dari kelurahan setempat dan di sertai KK (Kartu Keluarga) atau KTP (Kartu Tanda Penduduk).
Gangga menambahkan dengan adanya jaminan kesehatan berupa Jamkesmas, jamkesda Propinsi, Jamkesda daerah seperti contohnya di Kota Kediri, dan juga SPM pastinya masyarkat miskin di kota kediri tidak perlu kwatir seandainya sakit, karena begitu banyak jaminan kesehatan dalam artian masyarakat Kota Kediri tidak mungkin terlantar dalam hal kesehatan.
Dan perlu di ketahui untuk Jamkesda Kota Kediri Pemberi Pelayan Kesehatan (PPK) nya ada enam Rumah Sakit yang sebelumnya ada tujuh rumah sakit, yaitu RSUD Gambran, Rumah Sakit Bayangkara, Rs Ratih, Rs Lirboyo, Rs Muhamadiyah, Rumah Sakit DKT, sedangkan untuk Jamkesmas TPKnya ada dua Rumah Sakit yaitu RSUD Gambiran dan Rumah Sakit Bayangkara.
Lebih lanjut gangga berharap untuk seluruh warga Indonesia khususnya masyarakat Kota Kediri “pastinya harapkan kita semua masyarakat Kota Kediri sehat dengan prefentif, promotif itu sehat kalaupun ada yang sakit, semua yang sakit bisa berobat khususnya bagi warga yang miskin merupakan kewajiban dari pemerintah baik pemerintah Pusat, Propinsi maupun daerah” harapnya.
Lebih lanjut gangga mengatakan dengan adanya di awal tahun 2014 per january ada progam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), ada bandan tersendiri untuk menanganinya yaitu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ), dan sementara ini baru bisa masuk di BPJS hanya lima yaitu Askes PNS, Sipil, Jamkesmas, Jamsostek, TNI/POLRI, harapan dari pemerintah semua masyarakat harus memiliki asuransi.
Yang bertujuan di tahun 2019 nanti seluruh warga Indonesia harus memilik asuransi, dalam hal ini jika warga miskin yang membiayai pemerintah, bagi yang ikut perusahaan di biayai oleh perusahaan, bagi orang yang mampu di bayar sendiri, dalam artian jika sakit mereka tidak perlu bingung untuk berobat. (Luh)
0
Comments
