Sidak dilakukan, setelah dewan menerima keluhan dari masyarakat terkait galian kabel yang mengganggu pengguna jalan.
Dalam sidak tersebut melibatkan Badan Permodalan Daerah (BPM), Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bagian Umum Pemerintah Kota Kediri. Lokasi sidak antara lain di sepanjang Jalan Mayor Bismo Kota Kediri, khususnya didepan Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
"Kami memberikan rekomendasi kepada saudara Walikota Kediri untuk segera membuat Peraturan Walikota (Perwali) berkaitan dengan galian di tepi jalan raya. Sebab, selama ini peraturan daerah (Perda) yang ada hanya mengatur tentang retribusinya," ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Senin (23/3/2015).
Masih kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Kediri itu, pihaknya berharap agar penggali lebih berhati-hati lagi dalam bekerja. Pihaknya tidak ingin penggalian tanah di tepi jalan justru bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan terhadap pengguna jalan raya.
Perlu diketahui bahwa, sebelum sidak, kalangan DPRD sempat melakukan hearing dengan sejumlah sakter terkait. Dalam hearing tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri Hadi Sucipto sempat mempertanyaan aturan galian dan saksi, terhadap pihak penggali yang belum mengantongi izin, sebelum melakukan penggalian.
"Kami mempertanyakan aturan terhadap penggalian tanah ini. Sebab, selama ini setelah menggali, biasanya mereka terkesan tidak bertanggung jawab. Mereka tidak bersedia mengembalikan fungsi tanah yang sudah digali tersebut," ujar Hadi Sucipto mempertanyakan.
Sementara itu, pihak Pemkot Kediri selama ini hanya berpedoman pada perda Nomor 7 tahun 2000 tentang galian dan belum mengatur galian tentang kabel milik operator seluler.(An/B@m)
Keterangan Gambar : Kalangan DPRD Kota Kediri, Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik lokasi galian kabel di tepi jalan (23/3)
0
Comments
