Kediri, Hapra Indonesia.co – Menurut informasi yang berhasil di himpun dari berbagai sumber di lingkup Pemkot Kediri,dan hampir seluruh pejabat teras di Balai Kota Kediri (Pemkot Kediri ) membenarkan, ada bisnis besar dibalik seringnya Walikota dr. Samsul Ashar melakukan mutasi pejabat.
Mereka tidak berdaya menghadapi kebijakan Walikotanya, dan ironisnya para pejabat Pemkot Kediri justru terjebak dalam permainan yang layaknya bergaya dakon tersebut.
“ Bisnis” mutasi jabatan beromset milyaran rupiah sekali putaran itu, tidak hanya dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Walikota Kediri, tetapi semenjak menjabat mesin pencetak uang tanpa mengandung resiko hukum tersebut sudah di operasikan oleh dr. Samsul.
Merasa menjadi satu satunya orang yang memiliki hak prerogatif di Pemerintah Kota Kediri, Walikota dr. Samsul Ashar tanpa malu – malu mengeruk uang yang jumahnya milyaran rupiah, dari keringat anak buahnya sendiri yakni para PNS di lingkup Pemkot Kediri.
Masih menurut sumber setiap Walikota membutuhkan uang dalam jumlah besar, ia memerintahkan (Badan Kepegawaian Daerah) BKD untuk melakukan mutasi pejabat. Bagi para pejabat yang menginginkan kursi strategis ataupun PNS yang ingin promosi, harus setor upeti yang jumlahnya puluhan atau bahkan hingga ratusan juta rupiah.
Lebih miris lagi, saat sang Walikota membutuhkan benar-benar uang sementara mutasi baru saja di gelar, sang operator Walikota yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah tidak kekurangan akal untuk tetap bisa mendapatkan upeti untuk di setorkan kepada Walikotanya.
Seperti halnya mau membeli mobil atau motor bisa indent sebelum barang datang. Dan Jabatan di Balai Kota Kediripun bisa di indent seperti mobil dan motor. Membayar dulu, di lantik menjadi pejabat menunggu putaran mutasi berikutnya.
Ironisnya banyak juga sebagaian para PNS Pemkot Kediri justru sangat suka dengan sistem kepemimpinan seperti tersebut. Mungkin saja utamanya bagi PNS yang ber IQ rendah, mereka yang ingin jalan pintas, mereka yang ingin cepat menjadi orang terhormat atau mereka yang berangan-angan cepat kaya, sistem tersebut sungguh menggiurkan. Karena untuk menjadi pejabat di Pemkot Kediri, tidak di butuhkan kepandaian, jenjang karier atau bahkan prestasi.
Kata seorang sumber yang menjadi Asisten Sekkota mencontohkan ada salah satu lurah yang ingin naik kasta menjabat sebagai kepala Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Sudah dua tahun indent dengan menyetor puluhan juta rupiah. Tetapi sungguh kasihan nasib Lurah tersebut, karena jabatan yang sudah di indet selama dua tahun tersebut masih belum diberikan kepadanya.
Sedangkan sumber dari salah seorang pejabat eselon dua di lingkungan Pemkot Kediri menyindir, Para Pegawai Negeri Sipil PNS Pemkot Kediri, selama hampir lima tahun tidak menyadari jika dirinya dijadikan Sapi Perahanya Walikota dr. Samsul Ashar.
Membeli jabatan dengan harapan nantinya rejekinya semakin melimpah, saat di lantik bersuka ria, tetapi justru sebaliknya saat menduduki jabatan pusing kepala.” Bagaimana tidak pusing kepala, jika setorannya ke Walikota nipis dianggap tidak pecus bekerja kemudian diancam di stafkan, sementara kalau setor besar takut di penjara”. Ungkap seorang pejabat dari eselon dua tersebut yang tidak mau di sebutkan namanya.
Sementara itu Mantan ketua DPRD Kota Kediri dan juga DPRD tingkat I Profinsi Jawa Timur Bambang Harianto ketika di minta komentarnya terkait mutasi yang sering di lakukan oleh Walikota Samsul Ashar mengatakan, Bila mutasi pejabat dijadikan penen raya bagi Walikota, akan berdampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat.
Menurut Bahar biasa Bambang Hariyanto di panggil, penyebabnya adalah para pejabat yang notabennya sebagai pengkomando pelayanan publik, kualitas SDMnya sangat diragukan.
Sehingga terbukti sekarang ini pelayanan kepada masyarakat di Kota Kediri sangatlah amburadul.
Masih menurut Romo sapaan lain Bambang Harianto mencontohkan, saat terjadi letusan Gunung Kelud pada 13 februari 2014 pukul 22:50 WIB yang lalu. Seluruh wilayah Kota Kediri tersiram Abu Vulkanik Gunung Kelud.Saat masyarakat terancam terkena penyakit saluran pernafasan dari pihak Pemkot tidak ada upaya pembagian masker secara gratis. Disaat cuaca panas debu jalanan beterbangan, dikarenakan Pemkot Kediri tidak cepat membersihkan jalan-jalan Protokol. Sementara Walikota dr. Samsul sendiri berangkat ke luar negeri.
”Bagaimana bisa berkualitas baik pelayanan kepada masyarakat, wong pejabatnya bingung mengembalikan modal membeli jabatan?. Jangan-jangan para pejabat itu memang tidak mampu, karena ukuran mendapatkan jabatan hanya karena uang”. Ujar Romo Bambang Harianto.
Romo Bambang berharap, kedepan Pemerintah pusat lewat Menteri Pemberdaya Aparatur Negara memberikan aturan hukum yang baik tentang pengangkatan jabatan. Sehingga mutasi jabatan nantinya tidak di jadikan mesin penyedot uang bagi kepala daerah yang sudah terlanjur menghabiskan banyak uang saat pemilihan kepala daerah.
Dan Kabar terbaru praktek jual beli jabatan di tubuh Pemerintah Kota Kediri menurut beberapa pejabat eselon dua Balaikota Kediri, hingga akan berakhirnya masa jabatan Walikota dr. Samsul Ashar masih terus berlangsung. Kabarnya mutasi terakhir yang akan di gulirkan Walikota, akan melibatkan lebih dari 300 pejabat.
Dan menurut sumber ada dugaan modus dari mutasi tersebut semua pejabat akan di acak- acak, agar saat kepemimpinan Walikota baru suasana Balai Kota Kediri tidak kondusif.
Para pejabat yang selamat dan mendapatkan tempat strategis atau di kenal dengan lahan “basah”, adalah mereka yang sudah indent dengan cara menyetor sejumlah uang kepada Walikota lewat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).Hal tersebut menurut sumber dari para pejabat Pemkot Kediri tersebut agaknya mendekati kebenaran.
Sementara itu kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Kediri Eko Budiono SH.MM, belum bisa di konfirmasi. Mutasi terakhir dilakukan pada hari selasa,tanggal 25 Februari, yang lalu di ruang Kilicuci belakang rumah dinas walikota pada pukul 7 malam. (Tim)
0
Comments
