Jika proyek tersebut rampung,maka akan memperpendek rute tempuh dan otomatis menyingkat waktu perjalanan dan tentunya menghemat biaya. Tapi fakta di lapangan berkata lain, pelaksanaan pembangunan JLS goal penyelesaian sampai sekarang masih belum rampung alias molor. Menurut informasi megaproyek yang semula ditargetkan rampung pada tahun 2014 kini direvisi dan di perpanjang menjadi tahun 2019 mendatang.
Akibatnya anggaran megaproyek JLS sepanjang membengkak hingga mencapai Rp1,7 triliun. Atau anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp 6 triliun, kini menjadi Rp 7,7 triliun.
Menurut Untung Hidayat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) JLS Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim, revisi JLS molor disebabkan kondisi anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk JLS sangat minim. Apalagi hingga tahun 2014 mendatang, pemerintah pusat masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. “Kendala utamanya adalah anggaran, sebab PT Perhutani sudah mau menyerahkan sebagian lahannya. Bahkan sebagian jalur sudah dibuat,” ungkapnya.
Kebutuhan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi itu, lanjut Untung, nantinya akan dipergunakan untuk membuka jalur, pengaspalan jalan, pemasangan rambu serta pembangunan 167 buah jembatan tersisa yang akan dilalui jalan tersebut. “Kalau pembebasan lahannya itu kewenangan pemerintah daerah dan sudah hampir 19 persen telah dibebaskan,” jelasnya. Diakui Untung pada tahun 2013 alokasi anggaran untuk penyelesaian JLS yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan Pemprov Jatim menurun tajam. Jumlah anggaran yang keluar pada tahun ini hanya sebesar Rp 258 miliar dengan rincian dari pemerintah pusat sebesar Rp 218,9 miliar dan dari Pemprov Jatim senilai Rp 39,1 miliar.
Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2012 lalu yang mencapai Rp 432 miliar dengan rincian dari pemerintah pusat sebesar Rp 388 miliar dan Pemprov Jatim sebesar Rp 45 miliar. Dia berharap agar tahun 2014 ini anggaran dari pemerintah pusat dapat ditingkatkan, Mengingat, pihaknya sudah berusaha maksimal untuk melakukan pembebasan lahan dan pembukaan jalur. “Kami sudah maksimal bekerja sehingga kucuran dana yang dialokasikan diharapkan lebih ditingkatkan lagi,” tambah Untung, Meski mengalami berbagai kendala, sejauh ini pihaknya sudah berhasil membuka jalan dari Pacitan ke Trenggalek.
Diharapkan dengan dibukanya jalur tersebut perekonomian masyarakat di wilayah itu dapat terangkat. Sedangkan pada tahun 2014 mendatang pengaspalan jalan diprediksi mencapai 25 km yang menghubungkan wilayah Trenggalek dengan Tulungangung.
“Saat ini pembukaan akses dan pembuatan jalur di wilayah itu sudah rampung. Tinggal pengaspalan saja. Kalau goal kami pada tahun ini bisa sampai 25 km,” Jelasnya. Kendala lainnya dalam pembangunan JLS yang muncul belakangan adalah melonjaknya harga tanah yang akan dibebaskan karena sudah jatuh ke tangan para spekulan.
Saat ini harga per meter tanah di pesisir Tulungagung mencapai Rp1 juta per meternya. “Kalau dulu harganya hanya ratusan ribu sekarang sudah sampai Rp1 juta. Kalau harga tanah mahal nanti biaya yang ada tersedot hanya untuk pembebasan lahan saja,” Tuturnya.(WS)
0
Comments
