Penganugerahan SAKIP Award 2018, Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin.

Foto: Istimewa

Mojokerto,hapraindonesia.co - Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerima predikat BB (sangat baik) dengan nilai 70,88 atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diserahkan dalam acara SAKIP Award 2018, oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, kepada Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Rabu (6/2) pagi di Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin.

Khusus Provinsi Jawa Timur, tercatat sebanyak 38 Bupati/Walikota dari 38 daerah dengan nilai AKIP berpredikat BB sebanyak 14. Termasuk salah  satunya Kabupaten Mojokerto bersama 6 daerah lain (naik dari B ke BB).

Untuk diketahui, perolehan nilai Pemerintah Kabupaten Mojokerto tercatat terus mengalami kenaikan. Dari sebelumnya predikat CC di tahun 2016, menjadi B (baik) dengan nilai 61.23 tahun 2017, hingga BB (sangat baik) dengan nilai 70,88 untuk tahun 2018.

Foto: Istimewa

Penilaian yang diberikan juga berisi rekomendasi yang harus dilakukan, guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap instansi pemerintah. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB meliputi seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, hingga capaian kinerja.

“Terimakasih kepada seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang sudah berupaya untuk terus meningkatkan nilai dari tahun ke tahun. Dari CC di tahun 2016, hingga tahun 2018 ini kita mampu meraih predikat BB dengan nilai 70,88. Penghargaan ini supaya diimplementasikan dalam peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan di segala bidang untuk mensejahterakan masyarakat,” kata wakil bupati.

Pungkasiadi yang hadir didampingi Sekdakab Herry Suwito, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mustain, Inspektur Kabupaten Mojokerto Bambang Wahyu Adi, Kepala Bappeda Hariyono, Kabag Organisasi Bambang Sunarko, serta Kabag Humas dan Protokol Alfiyah Ernawati.

Hadir juga dalam acara ini  Sekretaris Kementerian Dalam Negeri, Deputi Akuntabilitas Pengawasan Reformasi Birokasi, Dirjen Pelayanan Publik, Gubernur Wilayah II, juga Bupati/Walikota Wilayah II sebanyak 260 Kab/Kota.

( T@urus/Adv)